WAKETUM BRINUS SOEGIARTO SANTOSO, SE : “EFISIENSI ANGGARAN MULAI DARI PEMERINTAH PUSAT "

Jakarta, 14 Mei 2026 –  WAKETUM DPN BRINUS Brigad Nusantara, Soegiarto Santoso, SE Berpendapat terkait efisiensi anggaran negara 2026-2027. “Efisiensi anggaran negara tidak boleh dimulai dari rakyat kecil mulailah dari pusat pemerintahan. Potong dulu anggaran seremonial, perjalanan dinas, dan belanja tidak produktif di Kementerian dan Lembaga Negara,”* tegas Soegiarto saat diwawancara media di Menteng, Jakarta.

SIKAP GKN TERKAIT EFISIENSI ANGGARAN
1. REALOKASI 30% ANGGARAN BOROS UNTUK RAKYAT PRODUKTIF
Meminta pemerintah memangkas 30% pos anggaran seremonial dan perjalanan dinas di pusat. Dana dialihkan ke sektor produktif langsung menyentuh rakyat:  
- Ekonomi UMKM  
- Subsidi pupuk pertanian  
- Kelautan, Kesehatan, Pendidikan
2. TRANSPARANSI ANGGARAN DIGITAL
Setiap kementerian/lembaga wajib membuka data realisasi anggaran harian di portal publik.  
BRINUS siap buat Dashboard Rakyat untuk mengawal. "Anggaran Negara adalah uang rakyat, bukan uang pejabat,”
3. EFISIENSI TERARAH, BUKAN PEMOTONGAN BUTA
*Potong Konsultan asing, mobil dinas baru, renovasi kantor mewah  
*Tambah Riset pangan, hilirisasi nikel, pelatihan vokasi pemuda adat  
*“Efisiensi tanpa prioritas hanya akan melumpuhkan negara,”

HARAPAN
1. Terbitkan Perpres Efisiensi Anggaran 2026 yang mengikat semua kementerian.  
2. Bentuk Tim Pengawas Independen dari unsur Ormas, Akademisi, dan BPK untuk audit triwulan.  
3. Beri sanksi tegas bagi pejabat yang tidak patuh, dari teguran hingga pencopotan jabatan.

Soegiarto didampingi Endri Hendra Permana selaku Ketua Umum BRINUS menegaskan BRINUS sebagai Ormas dengan sifat Independen dan Nasionalis.
" BRINUS dukung pemerintah yang hemat" (red).

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Majelis Zikir Thoriqoh Sadzaliyah Nurul Huda Halim Jakarta hadiri Halal Bihalal Wisata Religi Matangaji - Cirebon

KETUM BRINUS pimpin Rapat Pleno Konsolidasi Pengurusan BRITARI (Brigade Tiara Indonesia) Tahun 2025-2030

Ketua Umum BRINUS Ingatkan Pemerintah, Program Koperasi Merah Putih Perlu Penguatan Tata Kelola dan Transparansi