Ketua Umum BRINUS Ingatkan Pemerintah, Program Koperasi Merah Putih Perlu Penguatan Tata Kelola dan Transparansi

Jakarta 28/2/2026– Organisasi Kemasyarakatan Brigade Nusantara (BRINUS) menyampaikan pandangan resmi terkait pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan nasional.

BRINUS pada prinsipnya mendukung setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. 

Namun demikian, BRINUS menilai bahwa implementasi program tersebut harus disertai dengan tata kelola yang baik, transparansi anggaran, serta mitigasi risiko yang komprehensif.

Secara khusus, BRINUS menyoroti aspek transparansi dalam pembangunan gedung Koperasi Merah Putih di sejumlah daerah yang dinilai belum sepenuhnya terbuka kepada publik. 

Kejelasan terkait sumber pendanaan, mekanisme pengadaan, status legalitas lahan, serta standar perencanaan pembangunan perlu disampaikan secara transparan guna menghindari potensi persoalan hukum maupun administratif di kemudian hari.

Beberapa potensi risiko yang perlu diantisipasi antara lain aspek legalitas lahan, kesiapan administrasi dan perizinan, kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi, serta sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan. Tanpa perencanaan dan pengawasan yang matang, program yang baik berpotensi menghadapi kendala di lapangan dan menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Ketua Umum BRINUS, Endri Hendra Permana, menegaskan bahwa transparansi merupakan fondasi utama dalam setiap pembangunan yang menggunakan anggaran publik.

“Kami mendukung penuh upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui Program Koperasi Merah Putih. Namun pelaksanaannya harus berbasis tata kelola yang baik, terbuka, dan akuntabel. Transparansi pembangunan gedung, kejelasan sumber dana, serta mekanisme pengawasan harus disampaikan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan persepsi negatif maupun risiko hukum di kemudian hari,” ujar Endri Hendra Permana dalam pernyataan resminya.

Organisasi BRINUS juga mendorong agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah membangun koordinasi yang solid serta melibatkan partisipasi publik dalam proses pengawasan guna memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

BRINUS menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila, kepentingan masyarakat luas, serta prinsip keadilan sosial. (red)