Yayasan Pengageng Kanjeng Pangeran

Endri Hendra Permana,
Sekretaris Jenderal Yayasan Pengageng Kanjeng Pangeran

PENGAGENG KANJENG PANGERAN

Yayasan Pengageng Kanjeng Pangeran memiliki peran penting dalam mempromosikan dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Mereka memiliki beberapa kegiatan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan lokal.

Beberapa contoh kegiatan kebudayaan yang dilakukan adalah:

- Mengadakan festival kebudayaan untuk mempromosikan kesenian dan tradisi lokal
- Mengadakan workshop dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam bidang kebudayaan
- Mengadakan pameran kebudayaan untuk memamerkan hasil karya masyarakat lokal
- Mengadakan kegiatan sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebudayaan

YAYASAN juga memiliki komitmen untuk melestarikan kebudayaan Indonesia dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebudayaan dalam membangun identitas bangsa.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Majelis Zikir Thoriqoh Sadzaliyah Nurul Huda Halim Jakarta hadiri Halal Bihalal Wisata Religi Matangaji - Cirebon

Gambar
Desa Matangaji 29/03/2026 – Situs Keramat Sultan Syafiudin Matangaji di wilayah Pedaleman, Desa Matangaji, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon dan upaya revitalisasi situs bersejarah tersebut dan sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga warisan leluhur yang memiliki nilai sejarah dan spiritual bagi masyarakat Cirebon. Halal Bihalal diadakan sebagai Gerakan Penyelamatan Situs Bersejarah sebagai Program penyelamatan situs oleh Kesultanan Kesepuhan Cirebon dan Perangkat Desa serta berbagai elemen masyarakat, tokoh agama, serta pegiat budaya.  Sejumlah organisasi yang turut bergabung dalam gerakan ini antara lain : * Yayasan Sultan Sepuh IV Zaenudin Amirsena * Yayasan Pangageng Kanjeng Pangeran * Brigade Nusantara (BRINUS) * Padepokan Nur Giri Sapta Rengga Upaya revitalisasi ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi situs sebagai pusat sejarah, spiritual, serta budaya masyarakat setempat. Situs Alami yang Menjadi Tempat Ziarah Situs Keramat Sultan...
Baca selengkapnya

KETUM BRINUS pimpin Rapat Pleno Konsolidasi Pengurusan BRITARI (Brigade Tiara Indonesia) Tahun 2025-2030

Gambar
Jakarta,12-12-2025. BRITARI singkatan dari Brigade Tiara Indonesia merupakan Lembaga Otonom BRINUS Brigade Nusantara dibidang Perempuan mengadakan Rapat Pleno Konsolidasi Kepengurusan BRITARI 2025-2026 dipimpin langsung oleh Endri Hendra Permana selaku Ketua Umum BRINUS yang dihadiri Para BRITARI diantaranya : Puspa Sari SH dan Hj. Alwiyah Ahmad SH, MH serta lainnya . Pada kesempatan ini, Ketua Umum BRINUS menjelaskan Visi Misi dan Peran Fungsi Tujuan BRITARI sebagai Lembaga Otonom BRINUS untuk mampu melaksanakan Kinerja Kelembagaan BRITARI secara Kolektif untuk Kesejahteraan Kader BRITARI secara Mandiri di semua Bidang serta membantu Masyarakat luas. Ketum Brinus memberikan Mandat dan Tugas pada Puspa Sari SH yang juga menjabat WAKETUM DPN BRINUS untuk Memimpin dan Menjabat sebagai Ketua Umum BRITARI (Brigade Tiara Indonesia) dan menghimbau segera Menyusun Kepengurusan DPN BRITARI 2025-2030 ditingkat Nasional dan audensi ke Kementrian Pemberdayaan Perempuan serta Melaksana...
Baca selengkapnya

Ketua Umum BRINUS Ingatkan Pemerintah, Program Koperasi Merah Putih Perlu Penguatan Tata Kelola dan Transparansi

Gambar
Jakarta 28/2/2026– Organisasi Kemasyarakatan Brigade Nusantara (BRINUS) menyampaikan pandangan resmi terkait pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan nasional. BRINUS pada prinsipnya mendukung setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.  Namun demikian, BRINUS menilai bahwa implementasi program tersebut harus disertai dengan tata kelola yang baik, transparansi anggaran, serta mitigasi risiko yang komprehensif. Secara khusus, BRINUS menyoroti aspek transparansi dalam pembangunan gedung Koperasi Merah Putih di sejumlah daerah yang dinilai belum sepenuhnya terbuka kepada publik.  Kejelasan terkait sumber pendanaan, mekanisme pengadaan, status legalitas lahan, serta standar perencanaan pembangunan perlu disampaikan secara transparan guna menghindari potensi persoalan hukum maupun administratif di kemudian hari. Bebera...
Baca selengkapnya